Jakarta - Pemerintah mengakui adanya kekhawatiran porsi penjualan BBM secara komersil akan lebih besar ketimbang subsidi terkait pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi. Namun pemerintah yakin porsi BBM bersubsidi yang dijual masih akan lebih besar mengingat Pertamina yang merupakan salah satu distributor BBM memiliki infrastruktur yang lebih banyak.
"Infrastruktur Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan Shell dan Petronas," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (3/12/2010).
Mustafa sejauh ini juga belum mengetahui seberapa besar dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap pendapatan Pertamina.
"Laporan masih ada di deputi, saya belum mendapat laporannya," jawabnya ketika ditanya apakah hal ini akan mengganggu pendapatan Pertamina.
Mustafa mengatakan pembahasan target pendapatan pertamina akan berlangsung Januari. "Desember terlalu banyak pekerjaan," ujarnya.
Pemerintah rencananya akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Januari 2010 dengan konsentrasi pembatasan untuk wilayah Jawa-Bali. Berdasarkan wilayah, Jawa dan Bali selama ini merupakan konsumen premium terbesar di Indonesia. Secara nasional penyerapan daerah itu mencapai 60 persen.
Rencananya, untuk wilayah yang belum memiliki infrastruktur Pertamax, Pertamina akan menjual premium dengan harga nonsubsidi. (nia/qom)
